Tahun 2022 – 2023 Diduga Rentan Ajang Korupsi di Tapsel ?

TAPSEL, ISN – Mungkinkah tahun 2022 dan 2023 diduga jadi ajang korupsi bagi pejabat Tapanuli Selatan ( Tapsel ) ?.

Peluang itu bisa saja terjadi karena dinilai merupakan detik-detik penghujung akhir jabatan Bupati – Wabup diperlukan pengumpulan dana untuk bertarung ulang pada periode berikutnya.

Dana itu merupakan cost politik untuk sosialisasi, konsolidasi, penguatan tim dan lain sebagainya.

Jika cost politik diambil dari gaji dan tunjangan seorang kepala daerah terlebih hanya menjabat 3,5 tahun, cost politik itu tampaknya belum tercapai.

Nah bagaimana mensiasatinya? Siasatnya, bisa saja dilakukan dengan pembengkakan anggaran di tahun-tahun penghujung ini atau memperbanyak kegiatan sosialisasi yang mengarah pada kegiatan fisik.

Ismail Pasaribu merupakan salah seorang jurnalistik mengamati, menurut amatannya di akhir periode jabatan Bupati Tapsel yakni di tahun anggaran 2019 lalu banyak kegiatan yang dilaporkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) , motif dugaan korupsinya condong kepada penggelembungan harga dan sosialisasi fiktif.

Dicontohkannya, dana desa tahun anggaran 2019 seluruh Tapsel telah diperiksa Kejaksaan Negeri Tapsel dimana kasusnya sudah naik pada tahap Penyidikan.

Pihak Kejaksaan Negeri Tapsel merinci Dana Desa itu seperti pengadaan papan monografi, pembelian baju kader posyandu, pembelian baju Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), baju Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengadaan koran di desa dan lain lain sebagainya.

Di tahun 2022 ini, manuver itu juga diduga terendus dimana ada banyak kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan proyek, seperti pemenang tender bisa berobah kepada pemenang kedua, lokasi proyek bisa dipindahkan ke lokasi lain dan perusahaan pemenang bisa lolos meski belum memiliki Sertifikat Badan Usaha, proyek sudah boleh dilaksanakan meski kontrak belum ada,”papar Ismail.

Anehnya di tahun 2022 ini, banyak rekanan/pemborong dari luar daerah yang ekspansi ikut tender dan jadi pemenang. Memang perusahaan di luar daerah sah-sah saja ikut memborong dimanapun di seluruh Indonesia, namun kemaruk berbondongnya pemborong dari luar daerah masuk melakukan penawaran tender di Tapsel muncul di tahun 2022 ini.

Pemborong yang berdatangan tersebut ada yang berasal dari Sibolga sama dengan domisili tempat tinggal Kadis PU Chairul Rijal Lubis dan ada juga yang dari Medan.

Kemudian proyek-proyek yang dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat banyak dimunculkan, yakni proyek proyek dipecah sebanyak mungkin namun azas manfaatnya tidak menyentuh kepada masyarakat.

Dicontohkan Ismail, ditemukan sebuah proyek bernilai Rp. 90 juta di Saba Bolak, lokasi Dusun Muara Siregar, Desa Sialagundi terdapat pekerjaan membuat parit irigasi sawah, pekerjaan tersebut hanya 50 meter saja, tak jelas apa manfaatnya.

Padahal tanpa parit tersebut pun aliran sawah tidak pernah bermasalah.
Intinya, proyek di tahun 2022 ini berkesan hanya condong kepada kepentingan proyek saja, sementara untuk kepentingan azas manfaat bagi masyarakat selaku skala prioritas pembangunan kurang, “ujar Ismail.

Menurut Ismail di semester 3 tahun ini akan muncul lagi proyek-proyek kecil di bawah Rp. 100 juta. sebanyak Rp500 san proyek untuk dibagi-bagi entah kepada siapa.

*(Ali Imran)