Pemkab Labuhanbatu Buka Pembahasan UU Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Retribusi

LABUHANBATU – [ISN] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu buka Pembahasan terkait undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang keuangan pemerintahan pusat dan daerah, Senin (31/10/2022).

Sehubungan telah diterbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2002 pada tanggal 5 Januari 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mencabut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan distribusi daerah, yang mana dalam undang-undang nomor satu tahun 2022 tersebut, daerah diberikan waktu selama 2 tahun setelah undang-undang tersebut dikeluarkan untuk membuat peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan pembahasan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan distribusi daerah diruang Data dan Karya kantor Bupati Labuhanbatu.

Pembahasan dibuka Sekdakab Labuhanbatu Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.M.A, disampaikannya, Pada pertemuan kali ini kita butuh kajian akademis dan kita memiliki narasumber, Perda ini diharapkan bisa kita selesaikan di bulan Juni sesuai dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022.

Hadir mengikuti rangkaian acara, Asisten Administrasi Umum Labuhanbatu Zaid Harahap, S.Sos, MM, para perwakilan OPD terkait restribusi dan pajak di pemerintahan kabupaten Labuhanbatu.

Diisi dengan pemaparan oleh Narasumber Agus Suriyadi, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Stdudy Kesejahteraan Sosial FISIP Fakultas Universitas Sumatera Utara, dan Dosen FISIP USU Dr. Drs, Viktor Lumbanraja M.A.P, M.S.P terkait persiapan implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 di Kabupaten Labuhanbatu.

(Dedi)