Ketua DPRD Sergai Apresiasi LBH HKTI Terkait Perkara Tanah di Kecamatan Kotarih
SERGAI, ISN| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), dr. M.Riski Ramadhan Hasibuan, SH, SE, MKM menyampaikan apresiasi kepada LBH HKTI Medan terkait Perkara Tanah yang ada di Kecamatan Kotarih Kabupaten Sergai, Provinsi Sumatera Utara.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Sergai, dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan kepada media ini Minggu (23/5) siang melalui pesan WhatsApp.
Ia pun berharap dengan adanya peran serta LBH HKTI di tunjuk sebagai penerima kuasa Para petani dan masyarakat Kotarih. Kami akan mengupayakan agar lahan tersebut kembali dimiliki oleh para petani dan masyarakat Kotarih serta membela atas kezaliman yang dilakukan oleh PT. Sri Rahayu Agung terhadap para petani dan masyarakat kotari berpuluh-puluh tahun.
“Kami DPRD Serdang Bedagai mendukung langkah baik ini. Sehingga permasalahan ini segera selesai karena ini adalah Hak Rakyat,”ujarnya.
Tak lupa, Politisi muda asal Gerindra itu juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolri melalui Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menerima baik kunjungan LBH HKTI dalam menyampaikan apresiasi masyarakat petani di Kecamatan Kotarih, Sergai.
“Semoga perkara tanah di Sergai segera diselesaikan dengan kerjasama yang baik semua pihak,”tutup Riski Ramadhan Hasibuan.
Diketahui bahwa Pengurus LBH HKTI pada tanggal 6 Mei 2021 mendapat udangan resmi audensi dengan Mabes Polri yang di wakilkan oleh Kabareskrim dan didampingi Dirtipidum, Karo Wasidik. Dalam kehadiran LBH HKTI, Kabareskrim Polri menerima kami dengan baik serta merespon baik atas berdirinya LBH HKTI, 22/05/2021.
Dan team LBH HKTI juga menyampaikan lembaga ini untuk membantu para petani pada khususnya diseluruh Indonesia dan masyarakat umum dalam mendampingi permasalahan hukum.
Dijelaskan lagi oleh Vahmi Wibisono, S.H., M.H selaku Ketua bidang perdata juga menyampaikan langsung ke Kabareskrim bahwa LBH HKTI sudah menerima dan menjalankan perkara tanah yang sedang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Kotarih tepatnya di desa Kotarih baru antara PT. Sri Rahayu Agung dengan Para petani terutama masyarakat Kotarih.
Sulaiman Djojoatmojo, S.H. Menambahkan bahwa ada 2 Petani yaitu Narman Purba dan Almarhum Jumadi juga telah menjadi korban dari PT. Sri Rahayu Agung yang dipenjarakan begitu saja dalam hal perselisian lahan PT. Sri Rahayu Agung tanpa ada dasar dan bukti yang kuat yang menggiring mereka ke penjara, dengan semudah itu mereka dipenjarakan dan di proses hukum, ungkapnya.
Menurut Vahmi Wibisono, S.H., M.H dalam hal ini HGU PT. Sri Rahayu Agung telah berakhir sejak 31 Desember 2013 dan sampai dengan saat ini hak-hak para petani serta masyarakat tidak diberikan sehingga sengketa dan konflik pertanahan pun terjadi.
“Kami berharap dengan adanya LBH HKTI di tunjuk sebagai penerima kuasa Para petani dan masyarakat kotarih kami akan mengupayakan agar lahan tersebut kembali dimiliki oleh para petani dan masyarakat kotarih serta membela atas kezaliman yang dilakukan oleh PT. Sri Rahayu Agung terhadap para petani dan masyarakat Kotarih berpuluh-puluh tahun yang dimana kami turun langsung ke lapangan Pada tanggal 9 April 2021 dan melihat daerah lahan 2092 hektar dan 86 hektar dengan kondisi serta lingkungan jalan dan lain-lain sangat memprihatinkan.
Apalagi permasalahan dengan karyawannya sendiri yang di keluarkan (dipecat) tidak dengan berprikemanusiaan di masa pandemi covid 19 tanpa di berikan hak pesangonnya dan ketidak pedulian PT. Sri Rahayu Agung dalam konstribusi untuk memberikan CSR ke para petani dan masyarakat tidak pernah ada disalurkan kepada masyarakat sekitar.
Dan menurut kami juga peran kepala Desa dan Kecamatan maupun Dinas-dinas terkait sangat lamban dan tidak peduli terhadap para petani dan masyarakat Kotarih dalam membela kepentingan lingkungan, semestinya mereka pro aktif dan dapat menegur langsung PT. Sri Rahayu Agung dalam konstribusi CSR untuk masyarakat desa sekitarnya. Dan dengan terjadinya seperti ini kami juga menduga bahwa PT. Sri Rahayu Agung tidak melakukan kewajiban bayar pajak untuk daerah maupun pusat,”pungkasnya.
