Kejari Deli Serdang Tahan 2 Tersangka Kasus Manipulasi Penerimaan Pembayaran PBB dan BPHTB pada Bapenda
DELI SERDANG, ISN | Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (Bapenda) Deli Serdang, serta objek pajak PT Al Ichwan Garment Factory Tahun 2020.
Penahan itu dilakukan setelah Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Deli Serdang menerima tahap II dari Penyidik Pidsus Kejari Deli Serdang di ruang Tahap II Pidsus, Kamis (11/5/2023).
Kedua tersangka yakni Victor Maruli (56) selaku Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 dan Drs. H. Edy Zakwan SH MM (58) selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deli Serdang, Jabal Nur kepada wartawan memaparkan keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Ngarijan Salim selaku pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory Tahun 2020 (DPO) serta Agus Mulyono (almarhum) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.
“Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Pendapatan lainnya dari Objek Pajak PT. Al Ichwan Garment Factory Tahun 2020,” ujar Jabal Nur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/5/2023) malam.
Lanjut Jabal Nur, dugaan korupsi itu dilakukan dengan cara mengurangi Luas Bangunan PT. Al Ichwan Garment Factory sebelum dilakukan jual beli antara Ngarijan Salim selaku penjual atau pemilik dengan Phoenix selaku pembeli.
“Bahwa akibat pengurangan luas bangunan objek pajak PT. Al Ichwan Garment Factory tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai akibat berkurangnya pendapatan negara dari kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.1.955.939.250,”katanya.
Akibat perbuatan tersebut, sebut Kajari, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Sub Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari penyidik, kata Jabal Nur, diperoleh bukti yang cukup dan terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
“Kedua tersangka ditahan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam selama 20 hari kedepan, sembari JPU yang menangani kasus tersebut melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan untuk disidangkan,”tutup Jabal Nur.
[YSN]
