Digeruduk Puluhan Emak-emak, Kades Pematang Pelintahan Tak Masuk Kantor
SERGAI, ISN | Puluhan warga yang terdiri dari ibu-ibu atau emak-emak menggeruduk Kantor Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Kamis (27/1/2022).
Kedatangan puluhan emak-emak dikarenakan meminta penjelasan Kepala Desa Pematang Pelintahan Khoirul Anwar Rangkuti.
Yang dimana warga menilai pemerintah desa tak tepat sasaran mendata warga yang berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Pantauan dilokasi, sebanyak 92 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya menerima PKH dan Program Sembako harus dikeluarkan karena dianggap mampu menurut verifikasi dan validasi kelayakan penerima bansos oleh pemerintah Desa tersebut.
“Mana bapak kepala desa yang mengeluarkan kami karena tak layak mendapatkan PKH karena di bilang mampu. Seharusnya ini jam kantor sudah masuk, tetapi kenapa kaur yang ada di situ,”teriak Masdewani Siregar (43) warga Dusun I, Desa Pematang Pelintahan.
Lanjutnya, kedatangan puluhan masyarakat ingin mendengarkan langsung penjelasan kepala desa, mengapa mereka dikeluarkan dari daftar penerima PKH dan sebenarnya bagaimana warga yang layak menerima PKH.
“Kedatangan kami ke kantor desa ini, ingin bertemu langsung dengan kepala desa dan menanyakan orang yang layak mendapat PKH itu yang kayak mana. Apa yang harus dekat dulu dengan kepala desa, baru layak dapat PKH itu,”ujarnya.
Wanita berusia 43 tahun itu bersama sama warga yang lainnya juga meminta kepada Kepala Desa bila perlu bersama-sama turun ke lapangan, melihat langsung bagaimana yang layak dapat PKH.
“Bila perlu ayo sama-sama kita turun ke lapangan, seperti apa yang layak dapat PKH, dan bagaimana persyaratan dari Mensos yang layak mendapat PKH. Kalau dia (kepala desa) gak datang juga, ayo kita datangi ke rumahnya. Hak kami kok di cabut-cabut Kepala Desa,” ujar Masdewani.
Pada kesempatan itu, Ketua Karang Taruna Desa Pematang Pelintahan Hariono mengatakan, pihak pemerintah desa sudah sembarangan memutus data 92 orang yang sebelumnya menerima PKH dan Sembako.
“Di sini atasnama Abdul Karim Dalimunthe dinyatakan meninggal dunia, padahal ia nyatanya masih hidup. Dan ini yang menjadi alasan pemerintah desa memutus penerima PKH. Ini jelas ada tindak pidananya tentang pemalsuan data,” ujar Hariono.
Ia bersama warga yang menggeruduk Kantor Desa Pematang Pelintahan meminta dan mengultimatum Bupati Sergai Darma wijaya, untuk segera memproses masalah para warga ini.
“Dengan waktu 2 kali 24 jam, dan apabila ini tidak diproses izinkan kami masyarakat Pematang Pelintahan untuk menempuh jalur hukum,”katanya.
“Dan kami akan hadir di kantor Bupati Sergai dan Dinas Sosial Sergai, karena ini jelas tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Sergai Darma Wijaya,” tutup Hariono.
Sementara itu, hingga puluhan warga membubarkan diri, Kepala Desa Pematang Pelintahan Khoirul Anwar Rangkuti, tak kunjung menemui puluhan KPM tersebut.
Hingga saat ini dikonfirmasi wartawan, Kepala Desa Pematang Pelintahan Khoirul Anwar Rangkuti tidak memberikan keterangan.
Kades Mengaku Khilaf
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Desa (Pemdes) Pematang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai diduga sengaja merubah dan memutus SIKS-NG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Informasi dihimpun, diperkirakan 13 orang warga miskin ini dilakukan graduasi padahal dinilai masih layak menerima program bantuan Presiden RI Joko Widodo tersebut.
Atas hal ini, puluhan emak-emak bersama Ketua Karang Taruna menggeruduk Kantor Desa Pematang Pelintahan, Rabu (26/1) siang.
Kades Pematang Pelintahan, Khoirul Anwar Rangkuti saat diwawancarai media ini mengakui pihaknya melakukan kekhilafan dan ia langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sergai.
“Saya kurang begitu paham, mungkin kekhilafan perangkat desa dan ini saya mau ke Dinas Sosial mencari jalan keluarnya,”ujar Kades.
