Anggaran Dinas Kelautan & Perikanan Labuhanbatu Tahun 2023 Dipertanyakan, Diduga Dikorupsi

LABUHANBATU, (ISN) – Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara kembali diterpa isu tak sedap.

 

Alokasi anggaran tahun 2023 dipertanyakan warga. Sejumlah kegiatannya dituding fiktif. Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu diduga korupsi.

 

Bukan main, aroma dugaan korupsi ditubuh Dinas itu kian menyebar kencang.

 

Untuk itu, Ir. Adlin Tanjung selaku Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan kini menjadi buah bibir warga.

 

Dikatakan warga, terdapat alokasi kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 terkesan mencolok.

 

Yaitu, diantaranya penerbitan tanda kapal perikanan berukuran 10 Gt di wilayah sungai senilai Rp. 87.277.000,

 

“Yang saya ketahui penerbitan tanda kapal nelayan di Kecamatan Panai Hilir dibiayai oleh warga nelayan itu sendiri. Tidak ada dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu,” ungkap warga Panai Hilir, sabtu, (24/8/2024).

 

Sontak saja, selain kegiatan penerbitan tanda kapal. Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai juga tak luput jadi sorotan. Anggarannya menelan angka Rp. 387.220.000,.

 

“Selain kegiatan pembuatan tanda kapal. Kegiatan penangkapan ikan juga patut dicurigai bang. Coba abang tanyakan Nelayan mana yang mereka bantu,” mintanya bertanya.

 

Alih-alih kegiatan penangkapan ikan. Alokasi pemberdayaan nelayan kecil juga dipertanyakan. Besaran uangnya senilai Rp. 239.918.000.

 

Adapun kegiatannya meliputi,

1. Pengembangan kapasitas nelayan kecil, Rp. 18.600.000.

2. Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, Rp. 63.948.000.

3. Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan pembiayaan kemitraan usaha, Rp. 157.370.000,

 

“Hadeh, ampun lah bang, coba abang tanyakan langsung ke si Adlin Tanjung Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu kemana saja dana itu disalurkannya, apakah sudah benar peruntukannya,” paparnya.

 

Diakhir penyampaiannya. Dari empat kegiatan disampaikan, ternyata masih banyak kegiatan yang turut menjadi perhatiannya.

 

“Masih banyak kegiatan tahun 2023 di Dinas itu yang mencolok. Datanya ada sama saya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan bersurat ke Aparat Penegak Hukum. Harapan saya, APH dapat bekerja dengan baik. Kita minta periksa tu Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu,” pungkas warga itu mengakhiri.

 

Terpisah, ditemui disalah satu warung kopi di kota Sei Berombang. Parlindungan Saragi, selaku Ketua DPC HNSI Kabupaten Labuhanbatu membeberkan terkait isu dugaan korupsi tahun anggaran 2023 yang mencatut nama Ir. Adlin Tanjung selaku Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu.

 

Parlindungan Saragi menyebut, setahunya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah mengeluarkan anggaran penerbitan tanda kapal milik nelayan Panai Hilir. Pembuatan tanda kapal nelayan Panai Hilir murni uang pribadi sendiri.

 

“Setahu saya pembuatan tanda kapal nelayan Panai Hilir menggunakan dana pribadi sendiri. Tidak ada bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu,” ungkap Parlindungan Saragi, senin, (19/8/24).

 

Selain itu, kata Parlindungan Saragi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah melibatkan pihaknya dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan mitra usaha terhadap Nelayan. Mestinya, sebagai organisasi Himpunan Nelayan apa salahnya HNSI itu diikutsertakan.

 

“Saya tidak mengerti kenapa kerap kali ingin mengucurkan bantuan HNSI Labuhanbatu tidak pernah dilibatkan. Entah apa maksudnya saya juga tidak paham,” cetusnya.

 

Ditanya, apakah selama bantuan disalurkan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada warga Nelayan sudah tepat dan benar. Pria berusia 50 tahun itu menjawab, belum maksimal. Perlu dievaluasi.

 

“Mari kita tanya, kemana dan kepada siapa saja dana ratusan juta itu diperuntukkan. Saya selaku Ketua HNSI pusing memikirkannya. Menurut saya perlu dievaluasi lah oknum pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu itu, ya, sangat baik dievaluasi,” pungkasnya sembari meletakkan telapak tangannya kedahinya.

 

Dikonfirmasi, Ir. Adlin Tanjung, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu belum dapat dimintai tanggapan. Dilansir via WhatsApp, pesan terkirim bertanda centang satu.

 

Sementara itu, Sofyan, sebagai Kabid Kelautan, ketika dihubungi menyampaikan pesan singkat. Dikatakannya, kegiatan yang menjadi perbincangan warga itu benar ada dilaksanakan.

 

“Ada kegiatan itu, tapi biar lebih jelas ke kantor lah,”bilang Sofyan singkat.

 

Sebagai informasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu pernah mencatat sejarah buruk. Sekira tahun 2016 lalu, Kadisnya berinisial NLS dan Empat terpidana lainnya divonis mendekam di hotel prodeo (penjara), terkait korupsi pembuatan konstruksi kapal di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.**

 

Penulis: Budi Saragih