KT RAMPAH Akan Unras ke Kantor BPN, Bupati dan DPRD Sergai
SERGAI, ISN – Diperkirakan sekitar 200 anggota Kelompok Tani RAMPAH akan melakukan aksi unjuk rasa (unras) ke Kantor BPN Serdang Bedagai (Sergai), Kantor Bupati dan DPRD Sergai pada hari Kamis besok, tanggal 9 Juni 2022.
Aksi unras itu digelar terkait konflik tanah milik rakyat para leluhur mereka seluas 953 Ha diduga dicaplok menjadi HGU atas nama Pt. Soeloeng Laoet yang diterbitkan oleh BPN sejak tahun 1990.
MS Saragih, Ketua KT RAMPAH dan Syah Irwan selaku Sekretaris, dalam surat pemberitahuannya tertanggal 6 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kapolres Serdang Bedagai, dengan tembusan kepada Dandim Sergai, Gubernur Sumut, Kapoldasu, Pangdam I/ BB, Kajatisu dan lain-lain menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa tersebut mereka lakukan sekaitan perjuangan yang mereka lakukan untuk menuntut pihak BPN agar melaksanakan azas Clear and Clean sesuai ketentuan UU dalam menerbitkan sertifikat HGU kepada pengusaha kebun kelapa sawit, PT SL yang ternyata menyerobot tanah rakyat yang dibuka/ imas tumbang para leluhur mereka pada tahun 1942 yang lalu, yakni sebelum negara RI ini merdeka.
Lebih lanjut Saragih menjelaskan bahwa konflik tanah tersebut sudah mereka laporkan kepada BPN Sergai, BPN Provinsi Sumut dan BPN RI di Kementerian ATR/ BPN Jakarta, sejak tahun 1990 yang lalu, tapi hingga saat ini tidak diselesaikan juga. Padahal pada tahun 2017 yang sudah dilakukan pematokan tapal batas di lapangan oleh pihak BPN Sergai dan BPN Sumut.
Sementara itu, Jansen Leo Siagian (69 th), selaku Korwil Sumatera DPP Sedulur Jokowi yang didaulut sebagai Dewan Penasehat KT RAMPAH, menyebutkan bahwa kasus penyerobotan tanah tersebut sudah dilaporkan melalui surat khusus kepada bapak Presiden Jokowi, dengan tembusan kepada Menko Polhukam RI, Kapolri, Jaksa Agung RI dan Menteri ATR/ BPN, memohon agar HGU Pt.SL yang cacat hukum itu segera dicabut/ dibatalkan saja.
Kepada wartawan, Rabu (8/6/22) Leo yang mantan aktivis Eksponen Angkatan ’66 dan wartawan senior itu megatakan, bahwa dirinya sangat merasa prihatin dan ikut bersimpati terhadap perjuangan 727 KK warga petani yang bergabung di KT RAMPAH itu, karena mereka telah lama terdzalimi dan harus kehilangan sumber kehidupannya, berupa lahan perladangan dan kebun milik ulayat para leluhur mereka seluas 953 Ha yang dicaplok menjadi HGU Pt.SL.
Leo berharap, agar Presiden Jokowi yang terkenal Pro rakyat kecil itu, terbuka hati nuraninya terhadap perjuangan petani kecil yang bernaung di KT RAMPAH ini, dan sudah selayaknya lah, “kepada mereka diberi Sertifikat Hak Milik Tanah secara gratis, sebagaimana yang diprogramkan Presiden Jokowi, “berjuta Sertifikat buat rakyat”, ujar Leo.
Sekretaris KT RAMPAH, Syah Irwan menambahkan, bahwa aksi unjuk rasa yang akan mereka gelar pada tanggal 9 Juni besok, ternyata sudah mendapat respon, sampati dan dukungan dari beberapa LSM dan Ormas kelompok tani yang akan ikut berpartisipasi meramaikan aksi unjuk rasa itu.
“Tembusan surat kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasehat KT RAMPAH di Jakarta juga sudah kami sampaikan”,tegas Irwan.
(red/ISN)
